Sektor Kesehatan di Indonesia sedang memasuki masa transisi. Pada tahun 2015, populasi di Indonesia diperkirakan akan mencapai jumlah sekitar 250 juta jiwa. Selain perubahan besar pada bidang demografi tersebut, transisi juga terjadi dalam bidang epidemiologi dan gizi.
Secara keseluruhan, semua perubahan tersebut akan memerlukan sistem kesehatan masyarakat Indonesia yang sangat berbeda dari sistem yang ada pada saat ini. Namun demikian, meskipun usia harapan hidup masyarakat Indonesia saat ini lebih panjang, begitu banyak anak yang meninggal dunia akibat penyakit yang dapat dicegah dan begitu banyak ibu yang meninggal dunia saat melahirkan. Meskipun Indonesia masih memiliki beban yang berat, sekalipun terus berkurang, untuk memberantas penyakit menular, jumlah penyakit tidak menular (diabetes, penyakit jantung, dsb.) meningkat tajam. Beban ganda dari besarnya jumlah penyakit menular dan peningkatan pada penyakit tidak menular menimbulkan tekanan tambahan pada sistem kesehatan.Pada beberapa tahun yang lalu, Indonesia telah memberlakukan beberapa perubahan besar pada sistem kesehatannya: desentralisasi telah memberikan wewenang kepada kabupaten/kota dan provinsi untuk mengelola dan membiayai para bidan, perawat, dan dokter; dan pemberlakuan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (Askeskin) telah menciptakan peluang untuk melindungi masyarakat Indonesia yang rentan dari kemungkinan jatuh miskin pada saat mereka sakit. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam menerapkan reformasi-reformasi yang besar tersebut. Sebagai contoh, belum ada kejelasan tentang kepada pihak mana para pekerja kesehatan bertanggungjawab, dan salah satu konsekuensi dari tidak adanya pertanggungjawaban tersebut adalah tingginya tingkat ketidakhadiran di tempat kerja. Askeskin telah menyebabkan adanya ekspansi yang sangat besar dalam pengeluaran sektor kesehatan dan menimbulkan pertanyaan penting tentang keberlanjutan dari cakupan jaminan kesehatan universal dari sisi keuangan. Kesulitan-kesulitan tersebut merupakan pencerminan dari tantangan yang lebih besar yang akan dihadapi oleh sektor kesehatan Indonesia dalam dasawarsa yang akan datang. Kajian Pengeluaran Publik untuk Sektor Kesehatan ini dilakukan dengan sangat tepat waktu dan menerapkan analisis yang mendukung Indonesia dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi dalam sektor kesehatan dan juga merupakan masukan penting yang pertama untuk Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah berikutnya (2009-14). Kajian Pengeluaran Publik untuk Sektor Kesehatan ini menyoroti berbagai aspek dari pengeluaran publik dalam sektor kesehatan di Indonesia dan mengajukan serangkaian pertanyaan yang mendasar tentang masa depan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain adalah tentang kecukupan dana secara keseluruhan, peran pengeluaran publik dibandingkan dengan pengeluaran swasta dalam sector kesehatan, peran APBN dan APBD, mekanisme yang tepat untuk memobilisir sumber daya dan membeli layanan, dan proporsi pengeluaran publik yang harus dialokasikan untuk kesehatan masyarakat, dibandingkan dengan perawatan kesehatan perorangan.
Laporan ini memberikan sembilan gagasan untuk meningkatkan efi siensi sistem kesehatan. Kajian Pengeluaran Publik untuk Sektor Kesehatan ini merupakan tindak lanjut atas Kajian Pengeluaran Publik Indonesia pada tahun 2007 dan menerapkan model kerjasama yang sukses antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Kajian Pengeluaran Publik untuk Sektor Kesehatan juga merupakan hasil dari Prakarsa Analisis Pengeluaran Publik (IPEA), yang merupakan sebuah konsorsium yang terdiri dari beberapa departemen, termasuk Departemen Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kantor Menteri Koordinasi bidang Perekonomian, universitas-universitas di Indonesia, dan Bank Dunia. Pemerintah Belanda memberikan dukungan keuangan yang besar. Laporan ini ditulis dengan kerjasama yang erat dengan staf dari Departemen Kesehatan dan Bappenas.
Download selengkapnya di sini